Jakarta – Ekonom senior dan tokoh lingkungan hidup Prof Emil Salim melontarkan kritikan keras terkait Indonesia tidak menjadikan 2050 sebagai ambang tahun sasaran untuk mencapai net zero emission.
“Indonesia justru malah memilih 2060 sebagai target untuk mencapai net zero emission. Itu jauh dari sasaran negara-negara lain,” ujar Prof Emil dalam acara Kompas Talks bersama Greenpeace “Peluang Pendanaan dalam Implementasi Ekonomi Hijau”, Selasa (5/4).
Apalagi keputusan dari menteri ESDM pada 2021 memberikan preferensi pembangunan listrik PLTU bertenaga batubara, Bahkan batubara ke PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) diberi harga subsidi menjadi hanya 70 dolar Amerika Serikat (AS).
“Karena itu, eksportir bisa ekspor dengan syarat menjual batu bara untuk PLTU, jadi kebijakan energi kita masih mendorong batu bara. Kemudian, menteri keuangan di dalam kebijakannya pada 2019, masih berikan insentif lebih besar ke energi kotor daripada yang bersih,” katanya.
Saat itu, kebijakan tax holiday atau libur pajak diberikan ke investor yang menanamkan modalnya memakai sumber-sumber energi fosil yang dinilainya kotor.
“Jika pemerintah belum memberikan prakarsa, bagaimana masyarakat Indonesia mau maju,” imbuhnya.
Dengan demikian, menurutnya, kebijakan tersebut sama saja merepresentasikan bahwa Indonesia masih bergantung pada energi fosil atau energi kotor. Sementara saat ini, dunia sedang mengusahakan dorongan pembangunan ekonomi hijau supaya tidak mencemarkan kehidupan di bumi ini.Adapun cara membangun ekonomi hijau, satu di antaranya yakni mengubah penggunaan energi dari batu bara ke matahari.
“Di mana, beralih dari membakar minyak bumi dengan mencari sumber energi lain,” kata Emil.
Karena itu, dunia diharapkan dapat mengembangkan ide-ide imajinatif dengan mengubah pola pembangunan berdasarkan batu bara dan minyak bumi ke ekonomi berbasis hijau. (Hartatik)
