Jakarta – Pemerintah menargetkan seluruh kecamatan di Indonesia akan mendapatkan akses listrik dalam lima tahun ke depan. Program ini menjadi salah satu prioritas nasional untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan mewujudkan keadilan energi di seluruh wilayah tanah air.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis, Selasa, 21 Januari, mengatakan bahwa “Sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut menggunakan listrik secara swadaya dengan bahan bakar minyak (BBM) sebagai sumber energi, yang biayanya sangat mahal”.
Menurutnya, hingga saat ini masih ada 340 kecamatan di Indonesia yang belum teraliri listrik oleh PT PLN (Persero), yang termasuk sekitar 6.700 dusun dengan total 1,3 juta rumah tangga. Untuk merealisasikan program elektrifikasi ini, pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai Rp48 triliun selama lima tahun.
“Kami memerlukan dukungan anggaran sebesar Rp48 triliun untuk melistriki wilayah yang belum terjangkau. Ini adalah langkah besar yang membutuhkan kerja sama lintas sektor, termasuk antara pemerintah pusat, daerah, dan PLN,” kata Bahlil.
Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh program ini dan optimistis target tersebut dapat dicapai dalam waktu yang ditentukan. “Kita tidak boleh lagi membiarkan ada saudara kita yang hidup dalam kegelapan. Program ini adalah komitmen kita untuk mewujudkan energi berkeadilan,” ujar Presiden dalam rapat terbatas di Istana Negara.
PLN akan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan proyek ini. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa proyek ini akan memprioritaskan pembangunan pembangkit listrik berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di daerah terpencil.
“Kami akan mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), mikrohidro, dan biogas untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah yang sulit dijangkau jaringan PLN. Ini juga sejalan dengan target transisi energi pemerintah,” jelas Darmawan.
Selain itu, PLN akan mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan listrik di wilayah yang sudah terjangkau tetapi belum sepenuhnya teraliri listrik. “Ada banyak wilayah yang sebenarnya dekat dengan jaringan PLN, tetapi infrastrukturnya belum memadai. Ini menjadi prioritas kami juga,” tambahnya.
Untuk memastikan keberhasilan program ini, Kementerian ESDM bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam alokasi anggaran serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mendukung pembangunan infrastruktur pendukung.
“Kami juga mendorong keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat lokal untuk mendukung kelancaran implementasi proyek ini,” kata Bahlil.
Program elektrifikasi ini diharapkan tidak hanya memberikan akses energi kepada masyarakat di daerah terpencil, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta mempercepat pembangunan di berbagai sektor.
“Listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi juga tentang masa depan. Dengan adanya listrik, anak-anak bisa belajar lebih baik, usaha kecil bisa berkembang, dan masyarakat bisa mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang lebih baik,” tutup Bahlil. (Hartatik)
