Jakarta – Pemerintah Indonesia terus mempercepat agenda hilirisasi energi nasional melalui berbagai skema pendanaan, termasuk alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah ini diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) No 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, yang baru saja diterbitkan Presiden Prabowo Subianto.
Keppres tersebut menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas). Dalam keterangannya, Jumat, 10 Januari, Bahlil menjelaskan bahwa tugas utama Satgas ini mencakup identifikasi dan perencanaan hilirisasi sumber daya dari berbagai sektor, termasuk energi, kehutanan, perikanan, dan pertanian.
“Kami diminta Presiden untuk segera merumuskan lokasi dan sumber daya yang menjadi prioritas hilirisasi. Satgas juga bertanggung jawab untuk merancang berbagai opsi pembiayaan, mulai dari skema perbankan hingga APBN,” ujar Bahlil dalam konferensi pers.
Salah satu mekanisme yang diatur dalam Keppres adalah penggunaan APBN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberikan mandat untuk melaksanakan proyek hilirisasi.
“Kalau kita bicara PMN, itu adalah salah satu bentuk intervensi APBN. Misalnya, ketika BUMN diberi tanggung jawab tertentu, tentu mereka membutuhkan tambahan modal untuk menjalankan tugas itu. Di situlah PMN memainkan perannya,” kata Bahlil.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa penggunaan APBN akan menjadi opsi terakhir. Pemerintah lebih memprioritaskan keterlibatan sektor swasta, baik dari perbankan nasional maupun internasional.
“Kami ingin menghindari penggunaan APBN sebesar mungkin. Fokus utama adalah mencari pendanaan dari sumber non-APBN, seperti pasar modal atau investasi swasta murni,” tambahnya.
IRR proyek hilirisasi sebagai daya tarik investasi
Menurut Bahlil, proyek hilirisasi di Indonesia memiliki Internal Rate of Return (IRR) yang cukup kompetitif, sehingga diharapkan mampu menarik minat sektor perbankan dan investor swasta.
“Ini IRR-nya bagus. Harusnya cukup menarik bagi swasta dan perbankan. Kami akan menyusun kebijakan yang dapat memperkuat nilai IRR tersebut, sehingga bisa lebih menarik bagi pelaku pasar,” jelas Bahlil.
Selain itu, pemerintah juga tengah mengembangkan kebijakan yang mendukung inovasi pembiayaan untuk memastikan kelancaran implementasi proyek hilirisasi.
“Kami akan menciptakan sumber pembiayaan yang lebih variatif dan efisien, agar proses hilirisasi ini dapat berjalan tanpa terlalu membebani APBN,” ujarnya.
BUMN menjadi ujung tombak pelaksanaan hilirisasi energi, baik melalui investasi langsung maupun kemitraan dengan sektor swasta. Dengan dukungan PMN, perusahaan milik negara diharapkan dapat memperkuat kapasitas dan mempercepat implementasi proyek-proyek strategis.
Pemerintah optimistis langkah ini akan mempercepat realisasi agenda hilirisasi yang menjadi bagian penting dari visi kemandirian energi dan ekonomi nasional.
“Melalui hilirisasi, kita tidak hanya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Bahlil. (Hartatik)
