Jakarta – Separuh besar pembangkit berbasis energi baru dan terbarikan (EBT) yang direncanakan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 yang belum lama disahkan pemerintah akan selesai pada 2030. Total pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) yang akan dibangun adalah sebesar 20,9 GigaWatt (GW).
“Lima puluh persen dari total kapasitas pembangkit (EBT) yang kita rencanakan akan selesai 2030,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ego Syahrial dalam webinar Green Economy Indonesia Summit 2022: The Future Economy of Indonesia, Rabu (11/5).
Ego menjelaskan, pengembangan EBT mulai dilakukan secara masif sesuai dengan peta jalan transisi energi menuju karbon netral yang telah direncanakan dalam COP26. Dari sisi suplai, pengembangan EBT itu nantinya didominasi dari energi surya, disusul panas bumi, air, arus laut, dan nuklir pada tahap akhir 2060. Selain itu, saat ini, pihaknya juga mengembangkan EBT dari hidrogen dan baterai solar system.
“Bersamaan itu tidak ada lagi PLTU batubara baru, kecuali yang sudah berkontrak atau sedang proses konstruksi. PLTU yang sudah terbangun, menjelang 2060, kita pensiunkan secara bertahap,” terang Ego.
Adapun saat ini, pemerintah tengah melakukan konversi Pembangkit istrik Tenaga Diesel (PLTD) ke pembangkit EBT. Tota ada sekitar 2.300 PLTD tersebar di seluruh pulau. Proses transisi PLTD ke EBT nantinya memanfaatkan gas. Besar kontribusi terhadap bauran energi diharapkan mencapai 11,7 persen.
Menurut Ego, pengembangan EBT perlu masif dilakukan lantaran penggunaan EBT hingga akhir 2021 masih berada di angka 11,7 persen. Capaian ini masih jauh dari target yang dicanangkan oleh pemerintah pada 2025 mendatang yakni 23 persen.
Dikatakan, banyak program yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai target bauran EBT tersebut. Pertama, adalah pelaksanaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap sebesar 3,6 GW. Diharapkan kontribusinya terhadap bauran energi sebesar 0,8 persen.
Selanjutnya akan dibangun pembangit EBT hingga 2025 sebesar 10,6 GW. Ada juga penerapan biofuel sebesar 11,6 juta kiloliter per tahun. Bila terus konsisten hingga 2025, maka penggunaan biofuel ini akan berkontribusi pada bauran EBT sebesar 4 persen.
Namun agar pengembangan EBT bisa berjalan dengan baik tentu beberapa regulasi yang perlu dilakukan agar targetnya bisa dicapai. “Kita sedang dalam proses finalisasi rancangan peraturan presiden (perpres) mengenai pembelian EBT. Intinya agar harga EBT bisa lebih kompetitif dan bersaing dengan harga bahan bakar energi fosil,” tambah Ego.
Hal-hal lain yang juga sementara dilakukan antara lain penerapan Permen ESDM tentang PLTS atap, kemudahan perizinan berusaha, serta pemberian insentif fiskal dan non fiskal untuk pengembangan EBT. (Hartatik)
