Jakarta – Pemerintah sedang mempertimbangkan kebijakan baru terkait pendistribusian subsidi bahan bakar minyak (BBM), dengan fokus utama pada penghapusan subsidi untuk sepeda motor berplat hitam. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers, Rabu, 4 Desember, menyatakan bahwa formula distribusi subsidi BBM masih dalam tahap pembahasan, meskipun beberapa aspek mulai mengerucut.
“Kami sedang mempelajari bagaimana subsidi ini dapat lebih tepat sasaran. Untuk kendaraan plat kuning, terutama transportasi umum, subsidi akan tetap diberikan. Namun, untuk sepeda motor berplat hitam, ini masih menjadi bahan kajian, termasuk untuk ojek online (ojol),” jelas Bahlil.
Meski demikian, Bahlil menegaskan bahwa sepeda motor yang digunakan untuk usaha seperti ojol akan tetap menerima subsidi karena dikategorikan sebagai bagian dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu pendekatan yang tengah dipertimbangkan adalah membedakan antara sepeda motor berplat hitam untuk kebutuhan pribadi dan yang digunakan untuk kegiatan usaha.
BBM subsidi dan potensi dampak
Hingga saat ini, pemerintah mensubsidi dua jenis BBM utama, yakni biosolar untuk kendaraan berbahan bakar diesel dan Pertalite yang banyak digunakan oleh kendaraan bermotor, termasuk sepeda motor. Jika subsidi ini dihapus untuk sepeda motor berplat hitam, harga BBM untuk pengguna kategori ini akan disesuaikan dengan harga pasar.
“Jika harga minyak dunia naik, harga BBM juga akan naik. Sebaliknya, kalau harga minyak turun, harga BBM ikut turun. Namun, ini bisa menjadi tantangan bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada BBM bersubsidi,” ungkap Bahlil.
Bahlil juga memaparkan bahwa pemerintah sedang mengkaji skema subsidi campuran, yakni sebagian dalam bentuk subsidi bahan bakar langsung dan sebagian melalui bantuan langsung tunai (BLT).
“Kami masih merancang skema subsidi yang mungkin mencakup subsidi barang dan konversi sebagian ke BLT. Untuk UMKM, subsidi bahan bakar kemungkinan besar masih dipertahankan,” jelasnya.
Dalam proses ini, pemerintah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperbarui data penerima subsidi. “Kami ingin satu data yang akurat agar bantuan ini benar-benar tepat sasaran. Saat data ini selesai disusun, kami akan segera mengumumkan keputusan final,” tambah Bahlil. Menurutnya dengan kebijakan yang masih dalam tahap finalisasi, masyarakat diimbau untuk menunggu pengumuman resmi dari pemerintah terkait implementasi pola baru subsidi BBM ini. (Hartatik)
