Jakarta – Pemerintah menyiapkan mekanisme baru untuk mempercepat pencairan kompensasi energi kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero). Mulai tahun 2026, pemerintah akan melakukan pembayaran kompensasi energi secara bulanan sebesar 70 persen, menggantikan skema sebelumnya yang dilakukan setiap tiga bulan, menurut Kementerian Keuangan, Jumat, 24 Oktober.
Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menjaga kelancaran arus kas kedua BUMN energi tersebut, terutama dalam menanggung selisih harga jual energi bersubsidi yang masih menjadi beban operasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, mekanisme baru ini akan berlangsung hingga bulan September setiap tahunnya. Setelah itu, sisa kompensasi sebesar 30 persen akan dibayarkan usai proses audit final dilakukan. “Mulai tahun depan, kita bayar 70 persen setiap bulan sampai bulan September. Kemudian akan diaudit, dan hasil audit yang 30 persen nantinya dibayar seluruhnya,” ujarnya.
Menurut Purbaya, percepatan aliran dana kompensasi akan mengurangi kebutuhan PLN dan Pertamina untuk mengambil pinjaman jangka pendek dari perbankan. Pasalnya, selama ini pembayaran kompensasi yang tidak cair tepat waktu sering membuat BUMN energi harus menutup defisit arus kas dengan utang.
“Dengan skema ini, short term cash mereka terpenuhi. Jadi mereka tidak perlu pinjam terlalu banyak ke perbankan,” tambahnya.
Saat disinggung mengenai kemampuan fiskal negara untuk memenuhi pembayaran bulanan tersebut, ia memastikan kondisi keuangan pemerintah masih sangat memadai. “Keuangan kita cukup. Ini hanya masalah cash flow saja,” tegas Purbaya.
Sebelumnya, pemerintah juga telah mengirimkan pemberitahuan resmi kepada Pertamina dan PLN terkait kesiapan dana kompensasi energi yang tersedia dalam kas negara. (Hartatik)
Foto banner: Gambar dibuat oleh DALL-E OpenAI melalui ChatGPT (2025)
