Jakarta-The Coalition of Finance Ministers for Climate Action atau Koalisi Menteri-Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim telah meluncurkan sebuah perangkat baru untuk meningkatkan peran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menangani perubahan iklim, demikian pernyataan yang dirilis pada hari Senin, 9 Desember.
Perangkat tersebut, yang dikenal sebagai Kerangka Penilaian Kemampuan (Capability Assessment Framework/CAF) untuk Pengarusutamaan Aksi Iklim di Kementerian Keuangan, dirancang untuk memulai diskusi mengenai cara mengintegrasikan aksi iklim ke dalam tanggung jawab utama Kementerian Keuangan.
Secara khusus, CAF memungkinkan Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi sejauh mana aksi iklim telah tertanam dalam fungsi dan kemampuan inti mereka, menginventarisasi kegiatan, kebijakan, dan inisiatif terkait iklim yang sudah ada di dalam kementerian tersebut sembari mengidentifikasi kesenjangan dan hambatan terhadap kemajuan lebih lanjut, dan menetapkan prioritas aksi serta menilai kebutuhan akan tindakan lanjutan, termasuk peningkatan kapasitas atau bantuan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik kementerian tersebut.
Koalisi ini menyoroti bahwa CAF merupakan alat penilaian tingkat tinggi yang dapat diselesaikan dengan cepat oleh individu atau tim kecil (seperti unit iklim), baik secara mandiri maupun dengan bantuan teknis dari luar. CAF juga selaras dengan Panduan Aksi Iklim unggulan Koalisi yang diterbitkan pada tahun 2023, yang menguraikan berbagai peluang untuk melakukan aksi iklim.
Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim terdiri dari para menteri keuangan dan ekonomi dari 95 negara yang mengakui dimensi ekonomi dari perubahan iklim dan peran penting mereka dalam respon global. Dalam Pernyataan Aksi Iklim kedua Koalisi, yang dirilis awal bulan ini, kementerian-kementerian anggota koalisi menyampaikan hampir 500 aksi iklim yang saat ini sedang dilakukan-lebih dari dua kali lipat dari jumlah yang dilaporkan dalam pernyataan perdana pada tahun 2023.
Aksi-aksi ini mencakup berbagai bidang, termasuk mengoordinasikan kebijakan iklim di berbagai sektor; meningkatkan perencanaan ekonomi strategis; meningkatkan keterlibatan dalam memperbarui Kontribusi yang Diniatkan Secara Nasional (NDC); meningkatkan pendanaan hijau dengan memobilisasi sumber daya publik dan swasta; menerapkan penetapan harga karbon dan menghapuskan subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien; dan mengatasi risiko makroekonomi akibat perubahan iklim dan kerusakan alam, di samping kesenjangan pembiayaan untuk adaptasi dan solusi berbasis alam.
Koalisi menekankan bahwa transisi menuju ekonomi nol karbon dan berketahanan iklim merupakan pergeseran struktural yang besar dengan implikasi global. Negara-negara maju harus menginvestasikan setidaknya 2% dari PDB setiap tahunnya, sementara pasar negara berkembang dan negara berkembang mungkin memerlukan investasi mendekati 4-5% dari PDB. Transisi ini juga akan menuntut manajemen yang kuat atas risiko-risiko stabilitas makroekonomi dan keuangan, kebijakan-kebijakan yang adil untuk menyeimbangkan biaya dan manfaat bagi masyarakat, serta perencanaan jangka panjang yang terkoordinasi di seluruh perbatasan, sektor, dan pemangku kepentingan.
Kementerian Keuangan, yang mengawasi lebih dari $30 triliun pengeluaran publik setiap tahunnya, memegang peranan penting untuk mendorong perubahan ini. Dengan mengoordinasikan kebijakan ekonomi, fiskal, dan keuangan, Kementerian Keuangan memiliki peran penting dalam mengarahkan aksi iklim. Selain itu, kebijakan iklim yang ambisius selaras dengan mandat utama Kemenkeu untuk mendorong pertumbuhan, memastikan tanggung jawab fiskal, dan menjaga stabilitas ekonomi makro. (nsh)
