Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan, pelaksanaan REDD+ pada periode 2018-2020 telah berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca sekitar 577 juta ton CO2. REDD+ merupakan upaya dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memberikan insentif kepada negara berkembang yang mampu mengurangi emisi gas rumah kaca yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengatakan, capaian kinerja REDD+ itu tertuang dalam laporan dua tahunan ketiga Indonesia atau Indonesia’s 3rd BUR (Biennial Update Report) pada November 2022. Analisa teknis oleh United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) atas laporan tersebut menyatakan bahwa data informasi dan metodologi pengukuran capaian kinerja REDD+ Indonesia adalah transparan, konsisten, lengkap, akurat, dan komprehensif.
“Angka kinerja ini bukan angka estimasi Pemerintah Indonesia sendiri, melainkan angka yang telah diverifikasi oleh UNFCCC pada November 2022,” ujar Siti di sela pertemuan dengan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin, dalam keterangan resmi minggu ini.
Pada kesempatan itu, Siti menyampaikan berbagai hal. Di antaranya perkembangan memorandum of understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Norwegia, maupun Contribution Agreement (CA) mengenai kontribusi berbasis hasil untuk pengurangan emisi.
Kedua belah pihak menilai kerangka kebijakan dan peraturan Indonesia untuk mengurangi emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya yang didukung lebih lanjut oleh kontribusi Norwegia, telah memberikan hasil yang mengesankan.
Menanggapi hal tersebut, Dubes Rut Kruger menyampaikan apresiasi atas capaian luar biasa Indonesia tersebut. Dia menyatakan bahwa Pemerintah Norwegia mengapresiasi pola kerja teknis Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Untuk selanjutnya, kedua belah pihak sepakat membentuk Joint Working Group untuk membahas lebih lanjut hal tersebut.
Turut hadir mendampingi Menteri LHK pada pertemuan ini yaitu Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Agus Justianto, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Laskmi Dhewanthi, Kepala BPDLH Djoko Hendratto, Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri (KLN) Dida Migfar Ridha dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Nunu Anugrah. (Hartatik)
