Jakarta – Dokumen perencanaan yang menjabarkan target dan kebijakan serta langkah kerja untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sampai dengan tahun 2030, yang diberi nama Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, telah diterapkan sampai tingkat tapak, menurut pejabat Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK).
Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 sebagaimana dinyatakan dalam strategi jangka panjang untuk pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim atau Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (Indonesia LTS-LCCR 2050) dan komitmen Indonesia dalam Kesepakatan Paris atau Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC 2030), telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.
Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KHLK), Hanif Faisol Nurofiq mengatakan implementasi kebijakan itu di tingkat tapak adalah Program Kampung Iklim. Melalui program ini masyarakat di tingkat desa, kelurahan, atau kampung melakukan aksi-aksi nyata dalam pengendalian perubahan iklim seperti melakukan rehabilitasi lahan, urban farming, dan pengembangan ekonomi sirkuler. Sudah ada rencana kerja di 28 provinsi untuk implementasi kebijakan FOLU Net Sink 2030.
”Telah ada sekitar 7.000 kampung iklim di seluruh Indonesia,” ungkapnya dalam talkshow di Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan, dan Energi Terbarukan (LIKE) yang diselenggarakan KLHK,16 September. ProKlim adalah program KLHK yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara terintegrasi, untuk mendukung target penurunan emisi GRK nasional dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. (Hartatik)
Foto banner: Bendi Lukman/shutterstock.com