oleh: Champa Patel*
Seiring dengan memburuknya krisis energi di Asia Tenggara akibat konflik di Timur Tengah, pemberdayaan pemerintah daerah untuk beralih dari bahan bakar fosil kini menjadi hal yang sangat mendesak.
Walau perang di Timur Tengah berlangsung dengan menggunakan senjata, dampaknya yang lebih luas bersifat ekonomi. Ini juga merupakan guncangan lain yang sepenuhnya dapat diprediksi, yang mengungkap kerentanan yang lebih mendalam: ketergantungan kita yang terus-menerus pada bahan bakar fosil.
Sekitar seperlima pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz, yang kini menjadi pusat ketegangan yang semakin memuncak. Saat Amerika Serikat menyerukan kepada sekutunya untuk melindungi rute pelayaran dari potensi serangan Iran dan juga belakangan ini untuk mengambil alih kendali atas selat tersebut, kerentanan koridor ini sekali lagi menegaskan betapa terbukanya perekonomian global terhadap risiko geopolitik.
Terdapat kontradiksi yang mengganggu di tengah respons internasional. Hanya beberapa minggu sebelum dunia berkumpul di Kolombia untuk KTT besar pertama yang berfokus pada penghentian bertahap penggunaan bahan bakar fosil, pemerintah-pemerintah justru bergerak untuk melindungi komoditas yang justru menjadi pemicu krisis iklim dan ketidakstabilan geopolitik. Meskipun telah ada pelajaran dari perang di Ukraina dan pandemi Covid-19, yang menyebabkan melonjaknya harga energi dan pangan, ketergantungan kita pada bahan bakar fosil secara struktural tetap tidak berubah.
Dampaknya di seluruh Asia Tenggara langsung terasa dan sangat parah. Cadangan energi Thailand yang sangat rendah, atau hanya cukup untuk sekitar tiga bulan, memaksa penerapan langkah-langkah darurat seperti perintah kerja dari rumah bagi lembaga-lembaga negara. Pembatasan bahan bakar telah diberlakukan di Myanmar dan Filipina, di mana pemerintah baru-baru ini mengumumkan keadaan darurat energi nasional. Di beberapa daerah, layanan-layanan penting terganggu, mulai dari petani yang tidak bisa mendapatkan solar untuk mesin pertanian hingga penundaan kremasi akibat kelangkaan bahan bakar. Seperti yang dikatakan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, negara-negara di kawasan ini adalah “korban dari perang yang bukan pilihan kita”.
Ini bukan sekadar kegagalan kebijakan iklim, tapi kegagalan kebijakan ekonomi dan keamanan. Kita tidak akan keluar dari krisis ini tanpa terluka, tetapi kita bisa keluar darinya dengan pandangan yang lebih jernih. Energi bersih bukan lagi sekadar tuntutan lingkungan; ini adalah satu-satunya jalan yang kredibel menuju ketahanan energi yang berkelanjutan dan ketangguhan ekonomi jangka panjang.
Energi bersih yang dihasilkan secara lokal merupakan kebutuhan strategis. Krisis, baik yang bersifat geopolitik maupun yang dipicu oleh perubahan iklim, tidak lagi merupakan peristiwa yang langka. Krisis-krisis tersebut kini semakin menjadi ciri struktural dari perekonomian global.
Yang tidak boleh terus menjadi masalah struktural adalah kerentanan kita terhadap fluktuasi harga bahan bakar fosil.
Pentingnya pemerintah daerah
Langkah-langkah kepemimpinan yang paling menentukan justru muncul di tingkat di bawah nasional. Negara bagian, wilayah, dan pemerintah otonom semakin memandang kebijakan iklim sebagai kebijakan keamanan. Di AS, California telah mempercepat investasi di bidang energi terbarukan, penyimpanan baterai, dan kendaraan listrik, tidak hanya untuk memenuhi target iklim, tetapi juga untuk melindungi ekonominya dari fluktuasi harga bahan bakar fosil di pasar global.
Di Eropa, dinamika serupa sedang terjadi. North Rhine-Westphalia, Jerman, yang selama ini identik dengan batu bara dan industri berat, kini melakukan investasi besar-besaran di bidang tenaga angin dan hidrogen sebagai upaya untuk mengurangi kerentanan terhadap guncangan geopolitik. Di Spanyol, wilayah seperti Catalonia dan Navarre memadukan perluasan energi terbarukan dengan kebijakan industri ramah lingkungan, sehingga menempatkan energi bersih sebagai strategi ekonomi sekaligus keamanan. Skotlandia, dengan potensi tenaga angin lepas pantainya yang sangat besar, juga mengedepankan argumen serupa demi kedaulatan energi.
Contoh-contoh ini mengindikasikan adanya pergeseran yang lebih luas: ketika pemerintah pusat ragu-ragu, para pemangku kepentingan di tingkat daerah justru bergerak maju, memandang transisi energi tidak hanya sebagai tanggung jawab iklim, tetapi juga sebagai masalah keamanan ekonomi. Yang membuat tingkat tata kelola ini begitu penting bukanlah sekadar ambisi, melainkan kedekatannya dengan implementasi.
Negara bagian dan wilayah mengendalikan banyak faktor yang menentukan bagaimana sistem energi sebenarnya beroperasi: perencanaan dan perizinan untuk energi terbarukan, infrastruktur jaringan listrik, standar bangunan, pengadaan publik, serta—semakin sering—sarana investasi mereka sendiri. Inilah wujud nyata dari ketahanan energi: bukan sekadar komitmen abstrak, melainkan investasi yang terarah pada kapasitas dalam negeri, fleksibilitas, dan ketahanan.
Itulah sebabnya mengapa pembiayaan bagi pemerintah subnasional sangatlah penting. Tanpa akses terhadap modal di tingkat di mana proyek-proyek dilaksanakan, transisi akan tetap berjalan lebih lambat, lebih tidak merata, dan lebih rentan terhadap siklus politik di tingkat nasional. Namun, transisi tersebut masih sangat tidak merata dan jauh dari kata adil. Provinsi dan daerah bertanggung jawab atas hingga 70% upaya mitigasi iklim dan lebih dari 90% tindakan adaptasi, serta seringkali berada paling dekat dengan komunitas yang terdampak. Namun, mereka hanya menerima kurang dari 17% dari pendanaan iklim internasional, menurut jaringan pemerintah subnasional global Regions4.
Asia Tenggara: rentan dan kekurangan dana
Menurut International Energy Agency, gangguan yang terjadi saat ini merupakan guncangan pasokan minyak terbesar dalam sejarah. Hal ini telah mengungkap kerentanan struktural dalam perekonomian yang bergantung pada minyak di seluruh Asia Tenggara, yang mengakibatkan kenaikan biaya transportasi dan barang-barang kebutuhan pokok, membebani layanan publik, serta berdampak secara tidak proporsional terhadap rumah tangga berpenghasilan rendah yang paling merasakan dampak ketidakpastian pasokan energi. Hal ini menjadi pengingat yang jelas bahwa ketergantungan pada bahan bakar fosil tidak hanya menimbulkan biaya lingkungan, tetapi juga risiko ekonomi dan sosial yang sistemik.
Sistem energi di seluruh kawasan ini masih sangat terpusat namun sangat rentan. Sekitar 60% impor minyak kawasan ini berasal dari Asia Barat Daya, sehingga perekonomian di kawasan ini sangat rentan terhadap gangguan geopolitik seperti yang sedang terjadi saat ini. Di saat yang sama, permintaan energi meningkat pesat: konsumsi listrik naik lebih dari 60% selama dekade terakhir dan diproyeksikan akan tumbuh sekitar 4% per tahun hingga tahun 2035.
Permintaan ini terus dipenuhi secara dominan oleh bahan bakar fosil, yang telah menyumbang hampir 80% dari pertumbuhan permintaan energi dalam beberapa tahun terakhir, dengan batu bara sendiri menghasilkan sekitar setengah dari pasokan listrik di kawasan ini. Hal ini tidak hanya menimbulkan tantangan emisi, tetapi juga risiko keamanan struktural bagi perekonomian yang sedang tumbuh, bergantung pada impor, dan terperangkap dalam pasar bahan bakar global yang fluktuatif.
Terdapat tanda-tanda awal terjadinya pergeseran. Di Indonesia, pemerintah provinsi mulai memainkan peran yang lebih besar dalam pengembangan energi terbarukan, terutama dalam bidang tenaga surya dan sistem energi terdistribusi. Di Vietnam, pemerintah daerah telah berperan penting dalam mendorong perluasan pesat tenaga surya dalam beberapa tahun terakhir, bahkan di tengah sistem yang dipimpin secara terpusat. Contoh-contoh ini memang lebih merupakan pengecualian daripada aturan umum, namun hal ini menunjukkan bahwa bahkan dalam sistem yang sangat terpusat, kapasitas implementasi lokal dapat mempercepat perubahan jika diberi kewenangan dan sumber daya yang memadai.
Namun, meskipun memiliki potensi tersebut, Asia Tenggara hanya menarik sebagian kecil dari investasi energi bersih global—sekitar 2% pada tahun 2023, yang menunjukkan ketidakseimbangan mendasar antara risiko dan alokasi modal. Pembiayaan bagi pemerintah daerah akan menjadi kunci untuk menutup kesenjangan ini, sehingga investasi dapat mencapai tingkat di mana infrastruktur direncanakan, diizinkan, dan direalisasikan. Di tingkat inilah, jika tindakan dilakukan, masyarakat merasakan manfaatnya. Baik itu bank pembangunan multilateral atau nasional; bank pembangunan daerah atau sektor swasta; obligasi hijau atau pembiayaan campuran, kita tidak boleh mengabaikan pendanaan di garis depan.
Kerja sama regional sebagai kunci keamanan energi
Keamanan energi di Asia Tenggara tidak dapat dicapai hanya dengan upaya masing-masing negara. Inisiatif seperti rencana ASEAN Power Grid (Jaringan Listrik ASEAN) bertujuan untuk menghubungkan sistem kelistrikan nasional, sehingga negara-negara dapat berbagi energi terbarukan lintas batas dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor. Potensinya sangat besar: jaringan regional yang lebih terintegrasi dapat menstabilkan pasokan, menurunkan biaya, dan mengurangi kerentanan terhadap guncangan global. Namun, kemajuannya masih lambat, terhambat oleh fragmentasi politik, ketidaksesuaian regulasi, dan kekhawatiran terkait kedaulatan.
Pertanyaannya bukanlah apakah keamanan energi regional dapat diwujudkan dalam bentuk ketahanan nasional, melainkan apakah pemerintah bersedia membangun kepercayaan dan koordinasi yang diperlukan untuk mewujudkannya. Di kawasan yang ditandai oleh keragaman, hal itu tidak akan mudah. Namun, alternatifnya—fragmentasi yang terus berlanjut di tengah risiko bersama—jauh lebih merugikan, karena ketika satu wilayah tertinggal, dampaknya akan meluas ke mana-mana. Kita tidak dapat mengurangi risiko bersama dengan cara bekerja secara terpisah-pisah.
Inilah kenyataan dari sistem yang bergantung pada bahan bakar fosil, di mana paparan terhadap risiko justru memperbesar risiko tersebut. Kenyataan yang tidak menyenangkan adalah bahwa kita tidak kekurangan peringatan. Yang kita kekurangan adalah tindak lanjut politik. Solusinya bukanlah kembali ke keadaan semula; melainkan percepatan transisi yang lebih strategis dan adil, yang dipimpin oleh semua pemangku kepentingan ekonomi utama, termasuk pemerintah dan dunia usaha.
Artinya, investasi tidak hanya perlu dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang sudah menjadi motor kemajuan. Pemberian dana kepada pemerintah daerah akan sangat penting untuk membangun ketahanan di tempat-tempat yang paling membutuhkannya, serta untuk memastikan bahwa transisi ini memberikan rasa aman sekaligus keberlanjutan.
Di tengah krisis yang semakin memburuk, keamanan energi adalah bagian dari keamanan nasional. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah kita harus mempercepat transisi ke energi bersih, melainkan apakah pemerintah nasional bersedia menyelaraskan pendanaan, tata kelola, dan kemauan politik untuk mendukung para pemangku kepentingan yang sudah memimpin upaya tersebut.
* Penulis adalah Direktur Eksekutif The Climate Group bidang Pemerintah dan Kebijakan.
Artikel tersebut pertama kali diterbitkan oleh Dialogue Earth dalam bahasa Inggris dengan judul: “Energy security is national security – and it starts at the subnational level” pada tanggal 2 April 2026.
Foto banner: Sebuah papan pengumuman memberitahukan bahwa persediaan solar telah habis di sebuah SPBU di Prachuab Khiri Khan, Thailand, pada 18 Maret 2026 (Foto: Grant Peck / Associated Press / Alamy)
