Jakarta – PT PLN (Persero) akan menjalankan skema Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk pembiayaan energi bersih, melalui dukungan penjaminan pinjaman sebesar USD 500 juta, atau setara Rp 7,65 triliun dari Nippon Export and Investment Insurance (NEXI). Menurut perusahaan BUMN tersebut, dukungan ini merupakan tindak lanjut kerja sama kedua belah pihak dalam menjalankan program dekarbonisasi.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, dalam tahap awal, NEXI akan mengucurkan penjaminan pinjaman sebesar USD 200 juta. Dukungan penjaminan pinjaman ini dikhususkan untuk proyek energi bersih dan agenda dekarbonisasi yang dilakukan oleh PLN dalam rangka menuju Net Zero Emission pada 2060.
“Selain penjaminan pinjaman, nantinya juga akan ada kerja sama teknologi terkait energi bersih,” terang Darmawan dalam keterangan tertulis minggu ini.
Lebih lanjut, menurutnya, kolaborasi tersebut sejalan dengan inisiatif LEAD NEXI untuk memfasilitasi dekarbonisasi di Indonesia. LEAD atau Leading Technologies & Businesses, Environment & Energy, Alliance and Development diluncurkan pada Desember 2020, adalah inisiatif yang berupaya untuk menanggung asuransi dengan nilai total 1 triliun yen (USD 7,3 miliar) pada akhir fiskal 2025, meningkatkan daya saing industri dalam bidang netral karbon dan digital, dan berkontribusi dalam penyelesaian masalah sosial dan sasaran pembangunan berkelanjutan.
Chairman dan CEO NEXI Atsuo Kuroda menyatakan, MoU ini akan mengkonsolidasikan kerja sama PLN dan NEXI di dalam sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Khususnya, kerja sama memfasilitasi pasokan transisi energi, pembangunan ekonomi, dan mendukung dekarbonisasi yang realistis di Indonesia.
“NEXI akan mendukung upaya dekarbonisasi di sektor ketenagalistrikan Indonesia dengan meningkatkan kolaborasi antara NEXI dan PLN,” jelas Kuroda.
Sebelumnya, Memorandum of Understanding (MoU) tentang Kerja Sama di Bidang Penjaminan dan Asuransi Kredit Ekspor disepakati antara NEXI dan PLN pada 25 April 2022. Itu kemudian diamandemen pertama kali pada 15 November 2022. PLN sendiri, menargetkan penurunan emisi hingga 9,8 juta ton CO2 pada tahun 2030 mendatang. Sehubungan itu, PLN akan menjalankan agenda dalam menurunkan emisi melalui teknologi co-firing di 52 PLTU milik PLN. Hingga 2025 mendatang PLN membutuhkan hingga 10,2 juta ton biomassa untuk bisa memenuhi kebutuhan co-firing.
PLN juga akan mengembangkan pembangkit EBT dan akan mendominasi bauran energi hingga 52 persen. PLN akan membangun 10,4 GW Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), 3,4 GW Pembangkit Listrik Panas Bumi dan 4,7 GW solar PV.
Terpisah, Direktur Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Gigih Udi Atmo yang juga jadi perwakilan dari JETP Secretary menegaskan bahwa PLN membutuhkan dukungan pendanaan dan kerja sama program untuk bisa memaksimalkan pengurangan emisi karbon.
PLN membutuhkan investasi yang besar untuk bisa menjalankan program transisi energi ini.
Gigih juga menilai, dalam memilih pembiayaan nantinya lewat mekanisme JETP dan Energy Transition Mechanism (ETM) pemerintah dan juga PLN akan mengutamakan pembiayaan yang murah. Dukungan pihak global dalam menyediakan pembiayaan yang murah ataupun memperluas porsi hibah menjadi jalan tengah dalam menyukseskan agenda transisi energi ini.
“Tentu saja dengan pengembalian investasi yang menjanjikan dan juga keterjangkauan biaya yang membutuhkan dukungan nyata dari pihak global,” tegas Gigih. (Hartatik)
