Jakarta – Indonesia semakin memperkuat upaya transisi energi dengan dukungan dari Uni Eropa (UE) dan Prancis yang memberikan hibah senilai 14,7 juta euro atau setara dengan Rp 248,43 miliar (kurs Rp 16.900), menurut Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Rabu, February 5.
Dana hibah ini akan disalurkan melalui Indonesia Energy Transition Facility (IETF) guna mempercepat implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP) dan memperkuat pengembangan energi terbarukan di Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menegaskan, bahwa kerja sama dengan UE dan Prancis mencerminkan komitmen kuat Indonesia untuk memastikan transisi energi yang berkelanjutan dan inklusif. “Kami tidak hanya bicara soal teknologi dan investasi, tetapi juga bagaimana memastikan transisi ini adil dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas lokal dan sektor swasta,” ujar Dadan dalam acara Kick Off Meeting IETF.
Berdasarkan kesepakatan, UE akan memberikan kontribusi sebesar 10,6 juta euro, sedangkan Prancis melalui Agence Française de Développement (AFD) menyumbangkan 4,1 juta euro. Program pendanaan ini dirancang untuk berjalan selama lima tahun, mulai dari 2025 hingga 2030.
Selain kebijakan, dana hibah ini akan digunakan untuk pengembangan proyek energi terbarukan, termasuk studi kelayakan dan dukungan teknis bagi PLN dan BUMN energi lainnya.
Direktur Keuangan PT PLN (Persero), Sinthya Roesly mengungkapkan bahwa 6,5 juta euro (Rp 109,85 miliar) dari hibah ini akan digunakan untuk penguatan transisi energi di sektor ketenagalistrikan.
“PLN berkomitmen untuk mempercepat pengurangan emisi karbon dengan mendorong investasi di energi terbarukan. Hibah ini akan mendukung persiapan proyek yang dapat menarik investasi lebih besar,” ungkap Sinthya.
Ia juga menyoroti peran AFD, yang telah menjadi mitra PLN dalam berbagai proyek energi sejak 2010, dengan total pendanaan mencapai 150 juta euro untuk sektor transmisi dan distribusi listrik.
Kesiapan infrastruktur dan partisipasi sektor swasta
Selain mendukung kebijakan dan proyek energi terbarukan, hibah ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kesiapan infrastruktur energi.
Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) 2060.
Menurut data Kementerian ESDM, saat ini sekitar hampir 60% atau sekitar 91 GW listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbasis batu bara, sementara kontribusi energi terbarukan dilaporkan hanya mencapai 14,1% per 2024. Dengan dukungan internasional, pemerintah menargetkan bauran energi terbarukan mencapai 23% pada 2025.
Dengan adanya pendanaan dari UE dan Prancis ini, diharapkan transisi energi di Indonesia semakin cepat dan terarah, membuka jalan bagi masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. (Hartatik)
