Jakarta — Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai capaian kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sepanjang 2025 belum menunjukkan arah perbaikan yang signifikan. Alih-alih memperkuat transisi energi, berbagai indikator justru mencerminkan ketergantungan yang masih tinggi pada energi fosil dan lemahnya upaya memperkuat ketahanan energi nasional.
Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa, Sabtu, 10 Januari, mengatakan bahwa capaian yang disampaikan pemerintah perlu dilihat secara kritis karena tidak sepenuhnya mencerminkan kemajuan struktural sektor energi.
“Secara umum, kinerja Kementerian ESDM pada 2025 menunjukkan hasil yang tidak menggembirakan dan belum menjawab tantangan transisi energi maupun ketahanan energi Indonesia,” ujar Fabby.
Kementerian ESDM melaporkan rata-rata lifting minyak bumi, termasuk Natural Gas Liquid (NGL), sepanjang 2025 mencapai 605,3 ribu barel per hari (bph), sedikit di atas target APBN 2025 sebesar 605 ribu bph. Angka ini meningkat dibandingkan realisasi 2024 yang berada di kisaran 579,7 ribu bph.
Namun, menurut IESR, capaian tersebut menyesatkan karena target lifting minyak 2025 sendiri jauh lebih rendah dibandingkan target 2024 yang sebesar 635 ribu bph.
“Walaupun dilaporkan sedikit di atas target, target lifting minyak 2025 ini sangat rendah dan terus menurun sejak 2020. Dibandingkan 2020, target lifting minyak turun sekitar 14,4 persen,” kata Fabby.
IESR juga menyoroti metode perhitungan lifting yang memasukkan NGL. Menurut Fabby, NGL memiliki karakteristik berbeda dengan minyak bumi.
“Jika NGL tidak dimasukkan, besar kemungkinan realisasi lifting minyak bumi sebenarnya tidak mencapai target. Ini terlihat dari perbedaan data antara Kementerian ESDM dan SKK Migas pada semester I 2025,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, target produksi 1 juta bph pada 2030 dinilai semakin sulit tercapai. Sementara impor minyak mentah dan BBM masih berada di kisaran 1 juta bph.
Energi terbarukan jauh dari target
Di sisi energi terbarukan, Kementerian ESDM mencatat kapasitas terpasang kumulatif sekitar 7 GW pada 2025 dan bauran energi terbarukan mencapai 15,75 persen, naik dari 14,65 persen pada 2024.
IESR menilai capaian ini masih jauh dari target. Sepanjang 2025, penambahan kapasitas energi terbarukan hanya sekitar 1,3 GW dari total kapasitas terpasang 14,3 GW pada 2024.
“Bauran energi terbarukan untuk sektor listrik masih berada di bawah target Kebijakan Energi Nasional yang telah direvisi. Klaim penambahan terbesar pun sebagian besar ditopang oleh PLTS atap yang dipasang konsumen, bukan proyek yang direncanakan dalam RUPTL PLN,” ujar Fabby.
Berdasarkan studi Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2026, Fabby menjelaskan bahwa peningkatan energi terbarukan sangat menentukan arah emisi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Dalam skenario tanpa upaya tambahan, emisi gas rumah kaca terus meningkat dan bisa mencapai lebih dari 1.100 MtCO2e pada 2060. Sebaliknya, dengan upaya ekstra dan bauran energi terbarukan hingga 77 persen, emisi bisa ditekan menjadi sekitar 436 MtCO2e dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi,” jelasnya.
Kementerian ESDM mencatat realisasi investasi energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) sebesar USD 2,4 miliar pada 2025, melampaui target USD 1,5 miliar. Namun, target investasi tersebut telah diturunkan dibandingkan 2024.
Menurut IESR, capaian ini belum mencerminkan daya tarik sektor energi terbarukan Indonesia.
“Secara global, investasi energi bersih mencapai USD 2,1 triliun pada 2024, jauh melampaui investasi energi fosil. Indonesia masih tertinggal dan membutuhkan investasi sekitar USD 30–40 miliar per tahun untuk mencapai puncak emisi 2030 dan nol emisi 2050,” kata Fabby.
Ia juga menekankan pentingnya pengembangan industri energi terbarukan dan teknologi bersih dalam negeri.
“Indonesia tidak bisa terus bergantung pada impor panel surya dan baterai. Penguatan industri domestik akan meningkatkan ketahanan energi, menyerap tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Produksi batu bara terus melampaui target
Produksi batu bara nasional pada 2025 tercatat mencapai 790 juta ton, melampaui target 739,6 juta ton. Untuk 2026, pemerintah mematok target produksi sekitar 600 juta ton.
IESR menilai kondisi ini menunjukkan dominasi energi fosil masih sangat kuat.
“Sejak 2020, produksi batu bara selalu melampaui target, didorong oleh ekspor dan ketergantungan pada penerimaan negara. Ini menjadi sinyal lemahnya disiplin pengendalian produksi,” ujar Fabby.
IESR juga mengingatkan risiko penurunan harga batu bara terhadap penerimaan negara dan stabilitas fiskal.
“Pemerintah perlu menyiapkan skenario jika harga batu bara terus turun, termasuk risiko stranded assets dan gagal bayar utang di sektor keuangan,” tegasnya.
Kementerian ESDM mengklaim kebijakan mandatori biodiesel B40 berhasil menekan impor solar menjadi sekitar 5 juta ton pada 2025.
Namun, IESR meminta pemerintah berhitung cermat terhadap penggunaan crude palm oil (CPO).
“CPO tidak hanya untuk BBN, tetapi juga pangan, industri, dan ekspor. Jika penggunaannya untuk BBN terus meningkat sementara produksi stagnan, akan ada tekanan pada pasokan dan penerimaan negara**,” kata Fabby.
Ia menegaskan bahwa risiko penurunan ekspor CPO tidak boleh dijadikan alasan membuka lahan sawit baru.
“Pembukaan hutan justru menghilangkan cadangan karbon dan memperburuk krisis iklim**,” ujarnya.
IESR mendorong pemerintah mencari feedstock alternatif untuk BBN serta mempercepat elektrifikasi kendaraan guna menekan permintaan BBM.
Akses listrik desa perlu kualitas, bukan sekadar jumlah
Program listrik desa pada 2025 telah menjangkau sekitar 77.616 pelanggan di 1.516 lokasi. Meski diapresiasi, IESR menilai kualitas akses listrik di wilayah 3T masih timpang.
“Banyak desa belum menikmati listrik 24 jam dengan daya yang memadai. Peningkatan akses seharusnya difokuskan pada solusi energi terbarukan yang andal dan berkelanjutan,” kata Fabby.
IESR merekomendasikan pemanfaatan PLTS modular yang dilengkapi baterai serta pengelolaan desentralistik melalui koperasi atau BUMDes.
“Tanpa penguatan kapasitas dan tata kelola, desentralisasi hanya akan memindahkan masalah dari pusat ke daerah dan membuat proyek listrik desa terbengkalai,” pungkasnya. (Hartatik)
Foto banner: Gambar dibuat oleh DALL-E OpenAI melalui ChatGPT (2024)
