Jakarta – Perusahaan minyak dan gas asal Amerika Serikat, ExxonMobil Corporation, menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah Indonesia untuk menjajaki pengembangan proyek-proyek Carbon Capture and Storage (CCS) dan kompleks petrokimia rendah karbon.
Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh Zoe Bunga, Vice President of ExxonMobil Chemical International Major Growth Venture, dan Elen Setiadi, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada hari Rabu, 22 Januari.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato dan Presiden EMCL Carole Gall menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman tersebut.
Melalui unit bisnisnya di Indonesia, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), ExxonMobil saat ini mengoperasikan dan mengembangkan blok minyak Cepu di Jawa Timur. Blok ini merupakan produsen minyak terbesar di Indonesia.
Menteri Airlangga mengatakan bahwa MoU ini menandai komitmen bersama untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia dan akan membuka peluang besar bagi pengembangan sektor petrokimia.
Ia mengatakan bahwa MoU ini bertujuan untuk menjajaki potensi investasi ExxonMobil dalam membangun kompleks petrokimia kelas dunia di Indonesia, dengan estimasi nilai investasi sebesar US$10 miliar.
Ia menambahkan bahwa proyek ini akan membantu menciptakan lapangan kerja selama masa konstruksi dan merupakan bentuk komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.
Menteri Airlangga mengklaim bahwa pembangunan CCS diharapkan dapat mengurangi emisi CO2 hingga 90%.
Carole Gall mengatakan bahwa inisiatif di atas bertujuan untuk memproduksi polimer berkinerja tinggi untuk memenuhi permintaan industri yang terus meningkat di Asia. Hal ini sejalan dengan fokus perusahaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui proyek-proyek yang menguntungkan dan produk bernilai tinggi.
“Kompleks ini akan dirancang sebagai fasilitas dengan emisi yang lebih rendah, yang berpotensi meningkatkan peluang penyimpanan CO2 di sekitarnya,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa MoU ini memfasilitasi pertukaran informasi dan membantu mengidentifikasi kerangka kerja fiskal dan peraturan yang diperlukan untuk keputusan investasi di masa depan.
“Kami berharap dapat bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi peluang potensial ini yang juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan tujuan keberlanjutan Indonesia,” kata Gall. (Roffie Kurniawan)
