Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menekankan pentingnya peran PT PLN (Persero) dalam mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) melalui Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang lebih terfokus pada pembangunan jaringan listrik. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, pada acara BNI Investor Daily Summit, Rabu, 9 Oktober, menyoroti bahwa penyusunan RUPTL sebelumnya masih belum optimal dalam mendukung distribusi energi terbarukan, karena PLN sering memprioritaskan pembangunan pembangkit listrik tanpa didukung jaringan transmisi yang memadai.
“Di Sumatera Selatan, misalnya, ada potensi energi terbarukan sebesar 350 MW, tetapi tidak ada jaringan yang memadai untuk menyalurkannya. Ini masalah serius. Listrik sudah tersedia, namun tidak ada cara untuk mendistribusikannya,” kata Bahlil dalam keterangan resmi.
Kementerian ESDM mengkritik penyusunan RUPTL yang sebelumnya dianggap parsial. Menurut Bahlil, hal ini berakibat pada ketidakseimbangan antara kapasitas pembangkit yang tersedia dengan kemampuan transmisi untuk menyalurkan listrik ke konsumen. PLN, lanjutnya, perlu melakukan investasi besar pada infrastruktur jaringan listrik terlebih dahulu, terutama di wilayah yang memiliki potensi EBT tinggi.
“RUPTL harus mencerminkan komitmen untuk membangun jaringan di lokasi yang sudah memiliki sumber energi baru terbarukan. PLN perlu berperan lebih aktif dalam menyediakan jaringan transmisi, bukan hanya membangun pembangkit. Kita tidak bisa lagi jatuh pada kesalahan yang sama, di mana energi ada tetapi jaringan tak tersedia,” tambah Bahlil.
Pada RUPTL yang baru, Bahlil mengungkapkan bahwa PLN akan mendapat mandat untuk fokus pada pembangunan jaringan transmisi sebagai prioritas utama. Dengan demikian, PLN bisa memastikan bahwa listrik dari pembangkit EBT di wilayah tertentu dapat segera tersalurkan ke konsumen.
Bahlil juga menyoroti kasus-kasus di mana PLN terpaksa membayar penalty, karena pembangkit yang dibangun tidak terhubung dengan jaringan transmisi yang cukup, sehingga listrik tidak tersalurkan dan menggerus keuntungan perusahaan.
“Kami tidak ingin PLN terus terbebani oleh masalah seperti ini. Dengan RUPTL baru, kita akan pastikan bahwa pembangkit yang dibangun memiliki jaringan transmisi untuk menyalurkan listriknya,” jelas Bahlil.
Dalam menyusun RUPTL yang baru, Kementerian ESDM dan PLN akan mendetailkan kapasitas yang dibutuhkan berdasarkan pertumbuhan ekonomi, potensi EBT di masing-masing wilayah, serta ketersediaan jaringan transmisi. Menurut Bahlil, kolaborasi antara pemerintah dan PLN diperlukan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan pembangkit dan jaringan listrik di Indonesia lebih komprehensif.
“Untuk mewujudkan transisi energi yang efektif, PLN harus mampu merespon kebutuhan infrastruktur dengan cepat. Jika diketahui ada potensi EBT, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah membangun jaringan transmisi, sehingga listrik dapat langsung tersalurkan,” ujar Bahlil.
Ke depan, Bahlil berharap bahwa RUPTL yang lebih terintegrasi dapat mempercepat pembangunan infrastruktur listrik di Indonesia, sekaligus mendukung pencapaian target energi terbarukan nasional. Dengan prioritas yang jelas pada jaringan listrik, PLN diharapkan mampu menjadi tulang punggung dalam transisi energi bersih Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. (Hartatik)
