Jakarta- Hasil studi kasus yang dilakukan kelompok sipil menunjukkan, bahwa Bank Dunia justru mendorong ketergantungan di beberapa negara terhadap gas fosil, daripada menyediakan dukungan untuk proses transisi energi yang berkelanjutan dan terbarukan. Studi kasus Trend Asia tersebut difokuskan di Indonesia, Pakistan dan Bangladesh.
Manager Riset dan Program Trend Asia di Indonesia, Andri Prasetiyo menyayangkan dukungan Bank Dunia ini sama saja membuat ketiga negara tersebut akan sulit lepas dari ketergantungan terhadap energi fosil. Sebab Bank Dunia masih mempertahankan dukungan pendanaan untuk pembangkit berbahan bakar gas, saluran pipa, dan pabrik regasifikasi gas alam.
“Bank Dunia dan Korporasi Keuangan Internasional masih mempertahankan dukungannya terhadap infrastruktur gas fosil dan gas alam cair di Indonesia, Bangladesh, dan Pakistan,” beber Andri dalam rilis tertulis, dikutip Jumat (14/5).
Menurutnya, kedua lembaga tersebut bertanggung jawab atas model energi berbasis gas yang tidak berkelanjutan dan mudah menguap di negara-negara ini. Lebih lanjut, Terdapat sebesar 379 miliar USD infrastruktur gas baru yang direncanakan di Asia yang terancam menjadi aset terdampar. Namun, negara-negara di di dunia mulai beralih dari bahan bakar fosil untuk memenuhi target Perjanjian Paris.
Investasi gas yang terencana di Asia terdiri atas 189 miliar USD pembangkit listrik berbahan bakar gas, 54 miliar USD saluran pipa gas, dan 136 miliar USD terminal ekspor-impor gas alam cair.
“Apabila direalisasikan dan dioperasikan dalam kapasitas penuh maka seluruh infrastruktur tersebut akan memberikan dampak besar hingga 1,5°C pemanasan global. Hal ini akan menghambat upaya nyata transisi ke energi bersih dan terbarukan oleh Indonesia,” imbuhnya.
Selain berdampak besar terhadap lingkungan dan kesehatan, lanjutnya, emisi metana dari proyek tersebut akan berkontribusi secara signifikan terhadap emisi gas rumah kaca Indonesia ditengah krisis iklim dunia.
Bank Dunia harus segera melakukan reorientasi terhadap prioritas dan pendanaannya untuk mengakselerasi transisi energi bersih berdasarkan prinsip pencemar membayar. Lembaga Bank Dunia harus menggunakan sumber dayanya yang terbatas untuk mendukung pemerintah negara dalam upaya akselerasi transisi dari gas fosil dan gas alam cair impor, dengan memfokuskan arah kebijakannya dan memastikan ketahanan energi secara jangka panjang.
“Ini akan mencakup penekanan pada energi terbarukan dan penyimpanannya, termasuk fleksibilitas dan peningkatan jaringan di masa mendatang,” tandasnya. (Hartatik)
