Jakarta – Upaya pemerintah mempercepat transisi energi menuju energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dengan implementasi program B35, dapat menghemat devisa negara sebesar USD 5,54 miliar per tahun, menurut seorang anggota DPR.
“Implementasi program B35 saja dapat menghemat impor diesel sekitar 9,84 juta kiloliter per tahun atau setara dengan penghematan devisa sekitar USD 5,54 miliar per tahun. Apalagi jika penggunaan bioetanol juga dimanfaatkan secara massif untuk Pertalite, niscaya impor BBM akan menurun drastis dan kita menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin, 8 Juli.
“Saat ini bauran energi terbarukan di Indonesia baru mencapai 13 persen. Padahal Indonesia kaya dengan sumber-sumber energi terbarukan. Saya terus berupaya membangun kerja kolektif agar percepatan transisi energi bisa dilakukan dengan dasar hukum yang kuat. Itulah kenapa RUU EBT terus kami upayakan agar segera disahkan,” lanjutnya.
Menurut Eddy, selain penguatan komitmen membangun sumber energi geothermal, tenaga surya, dan angin, Indonesia juga perlu meningkatkan produksi biomassa, tanaman tebu, sorgum, dan kelapa sawit untuk kebutuhan bioetanol, biodiesel, dan bioavtur.
Lebih lanjut, Eddy menekankan bahwa prioritas kebijakan energi Prabowo-Gibran adalah melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia Raja Ekonomi Hijau dunia.
“Mempercepat transisi energi menuju energi terbarukan adalah bagian dari upaya mewujudkan visi-misi Prabowo-Gibran menjadi Raja Ekonomi Hijau Dunia dengan memanfaatkan sumber-sumber energi terbarukan di Indonesia,” tambahnya.
Presiden Jokowi telah memberikan perhatian khusus pada ancaman dampak perubahan iklim, termasuk ancaman kelaparan 500 juta orang secara global dan turunnya produktivitas pertanian. Eddy berharap perhatian Presiden Jokowi terhadap ancaman perubahan iklim ini menjadi kesadaran bersama bagi para stakeholder dan pengambil kebijakan dari pusat hingga daerah.
“Tentu harapannya dengan atensi khusus Presiden Jokowi ini kita semua punya kesadaran yang sama terhadap dampak perubahan iklim, khususnya para pengambil kebijakan dari pusat sampai daerah,” pungkas Eddy. (Hartatik)
