Jakarta – Dibalik target menekan kenaikan suhu global 1,5 derajat celcius pada 2030, upaya mitigasi perubahan iklim ternyata belum terlihat serius. Untuk itu, pemerintah diminta serius menangani emeisi gas rumah kaca dari sektor energi dengan menggencarkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).
“Di Indonesia kita sering dengar hutan dirusak, dan ini cukup baik diresponnya (langsung ditangani). Tapi tidak di sektor energi,” ungkap Guru Besar Geofisika dan Meteorologi Institut Pertanian Bogor (IPB), Daniel Murdiyarso dalam webinar ‘Krisis Iklim, Misinformasi dan Peran Media’ yang diselenggarakan AJI Indonesia bekerja sama dengan Google News Initiative (GNI), Selasa (6/4).
Melalui Nationally Determined Contributions (NDC), Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen, dengan kemampuan sendiri atau 41 persen dengan bantuan internasional pada 2030 dari kondisi business as usual. Penurunan emisi gas rumah kaca tersebut terutama akan didorong pada sektor agriculture, forest, and land use serta energi. Penerapan pembangunan rendah karbon juga diharapkan dapat terus menekan emisi hingga 34 persen hingga 41 persen pada 2045 melalui pengembangan EBT, perlindungan hutan dan lahan gambut, peningkatan produktivitas lahan, dan penanganan limbah terpadu.
Hanya saja, lanjutnya, saat ini pemanfaatan energi baru terbarukan seperti solar panel, dinilai perlu ditingkatkan secara masif ke masyarakat untuk kebutuhan konsumsi listrik, agar tidak ada lagi pembangkit listrik menggunakan batubara.
“Jadi masalah utamanya memang energi (penyumpang perubahan iklim). Kita tidak bisa lagi menjalankam kehidupan dengan fosil lagi,” tukasnya. (Hartatik)
