Jakarta – Kebijakan pemerintah yang akan membagikan ratusan ribu penanak nasi listrik (rice cooker) kepada rakyat miskin di tahun depan dinilai pengamat tidak tepat karena perangkat listrik tersebut tidak dapat menggantikan fungsi tabung LPG 3-kilogram. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana membagikan 680.000 unit rice cooker untuk masyarakat miskin pada 2023.
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Dr Fahmy Radhi, MBA, mengatakan, penggunaan rice cooker tidak dapat menggantikan LPG 3kg sama sekali. “Untuk memasak lauk dan lainnya, masyarakat (miskin) masih menggunakan kompor gas dengan LPG 3 kg,” ujarnya pada laman website UGM akhir November lalu, dan menambahkan bahwa dengan demikian wacana pembagian rice cooker tidak efektif.
Menurutnya, bagi pelanggan listrik 450VA rice cooker yang berdaya 300VA tidak tidak dapat digunakan selama 24 jam terus menerus, terutama pada malam hari saat semua lampu dan alat elektronik menggunakan listrik. Dengan demikian, para pelanggan tersebut harus menaikkan daya menjadi 900 VA.
Fahmy mengatakan, sehubungan gas merupakan konten impor, menyita subsidi cukup besar, dan memberatkan APBN, Kementerian ESDM seharusnya memprioritaskan diversifikasi program penggunaan energi bersih melalui migrasi dari LPG 3kg ke energi bersih.
Ia mencontohkan, penambahan jaringan gas (jargas) dan percepatan gasifikasi batubara yang lebih masif dapat dilakukan.
Rencana pembagian rice cooker tersebut yang didanai APBN itu, akan didistribusikan ke wilayah-wilayah di Indonesia pada 2023. Penerima paket program rice cooker senilai Rp 500 ribu per keluarga ini rencananya disalurkan berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos). (Hartatik)
Foto banner: Jimmy Vong/shutterstock.com
