Reformasi Hukum Kehutanan tak terpisah dari hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal
oleh: Azam Hawari* Sejak 2024, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memasukkan revisi Undang-Undang Kehutanan ke dalam Program Legislatif Nasional Prioritas 2024–2029. Panitia Kerja berencana menyelesaikan
9 Maret 2026 10:12 am 9 Maret 2026
