Jakarta — PT PLN (Persero) mempercepat langkah menuju penambahan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) sebesar 75 gigawatt (GW) dalam 15 tahun mendatang. Untuk mencapai target ini, PLN mengundang investor global untuk turut serta dalam menyediakan pendanaan hijau guna membangun pembangkit energi bersih dan mengurangi emisi karbon.
Dalam forum diskusi panel di COP29 yang berlangsung di Baku, Azerbaijan, PLN mengemukakan pentingnya investasi berkelanjutan untuk memperkuat transisi energi di Indonesia. Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN, Evy Haryadi menegaskan bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama sektor swasta, sangat diperlukan.
“Kami berkomitmen untuk mempercepat transisi energi dengan fokus pada pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan finansial yang signifikan dari investor global,” jelas Evy dalam keterangan tertulis, Senin, 19 November.
Dukungan lembaga internasional dan sektor swasta
Direktur Global Energi & Ekstraktif dari World Bank, Demetrios Papathanasiou menyatakan bahwa PLN memainkan peran penting dalam transisi energi Indonesia. Menurutnya, kinerja keuangan dan operasional PLN perlu ditingkatkan agar bisa menarik lebih banyak investasi untuk proyek energi terbarukan.
“PLN adalah motor penggerak transisi energi di Indonesia. Kami melihat potensi besar di sini, tetapi diperlukan perbaikan dalam manajemen dan dukungan regulasi yang stabil untuk memastikan investasi dapat terus mengalir,” ujar Demetrios.
Direktur Global Energi, Pertambangan, dan Infrastruktur Berkelanjutan di International Finance Corporation (IFC), Valerie Levkov menambahkan bahwa sektor swasta memiliki kapasitas untuk menyediakan teknologi dan pembiayaan yang dibutuhkan. Namun, menurut Valerie, ada tantangan dalam regulasi yang perlu diatasi agar sektor swasta dapat lebih berperan aktif.
“Kami telah melihat keberhasilan sektor swasta dalam penyediaan teknologi penyimpanan baterai di negara lain. Ini bisa diimplementasikan di Indonesia jika ada regulasi yang jelas dan stabil untuk menjamin pengembalian investasi,” kata Valerie.
Pendanaan hijau sebagai solusi
PLN mengusulkan berbagai skema pendanaan hijau, seperti penerbitan Green Bond dan pinjaman berkelanjutan, sebagai langkah konkret untuk menarik dana dari pasar internasional. Evy Haryadi menekankan bahwa pembiayaan hijau ini akan menjadi kunci dalam pembangunan infrastruktur EBT, terutama mengingat besarnya kebutuhan dana yang mencapai ratusan triliun rupiah.
“Kami telah menyiapkan sejumlah inisiatif, termasuk penerbitan Green Bond, untuk memobilisasi pendanaan yang diperlukan. Ini bukan hanya soal membangun pembangkit, tetapi juga menciptakan infrastruktur transmisi sepanjang 70.000 kilometer yang akan mengalirkan listrik hijau ke pusat permintaan,” jelas Evy.
Menurut Evy, investasi ini tidak hanya akan mempercepat pembangunan energi bersih, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian lokal, terutama di wilayah terpencil yang memiliki potensi energi terbarukan besar.
“Pulau-pulau di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda. Beberapa daerah memiliki sumber daya EBT melimpah tetapi tidak ada permintaan energi, sementara di daerah lain permintaan tinggi tetapi kekurangan sumber daya. Oleh karena itu, kami membutuhkan interkoneksi antar pulau untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan,” ujar Evy.
PLN sedang merancang proyek transmisi lintas pulau yang akan memungkinkan distribusi listrik hijau dari daerah yang memiliki kelebihan energi ke daerah dengan permintaan tinggi. Ini merupakan bagian dari strategi dekarbonisasi menuju net zero emissions pada 2060. PLN menegaskan bahwa pencapaian target ini hanya mungkin dilakukan dengan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. (Hartatik)
