Jakarta – Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, dalam rangka memperkuat hubungan diplomatik kedua negara yang telah berjalan selama 75 tahun, menurut pernyataan Kementerian Luar Negri Indonesia.
Presiden Jokowi yang juga mengetuai delegasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Australia di Melbourne, Australia dalam pertemuannya dengan PM Albanese menandatangani sejumlah kesepakatan (MoU) termasuk MoU mengenai Kolaborasi Kendaraan Listrik dengan dibentuknya joint steering committee dan rancangan rencana kerja terinci yang mendorong kolaborasi dan bukan kompetisi terutama di sektor nikel.
KTT ASEAN-Australia mengumumkan langkah konkret untuk memperkuat kerja sama dengan Asia Tenggara dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan mempromosikan energi bersih. Komitmen kerja sama ini antara lain diwujudkan dengan diinisiasinya skema iklim dan energi bersih senilai 10 juta dolar Australia.
Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong menggarisbawahi urgensi kolaborasi regional dalam menghadapi ancaman perubahan iklim.
“Perubahan iklim merupakan ancaman nyata bagi kawasan kita dan kami bekerja sama dengan mitra ASEAN untuk memitigasi dampaknya serta mempercepat transisi energi bersih,” Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dalam pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri Australia.
Skema ini dirancang untuk menyediakan pendanaan multi-tahun untuk program-program iklim dan energi bersih, termasuk pengembangan kapasitas teknis. Hal ini akan memastikan bahwa Australia dan negara-negara ASEAN saling berbagi keahlian serta belajar satu sama lain.
Menanggapi pengumuman tersebut, Menteri Perubahan Iklim dan Energi Australia, Chris Bowen, menegaskan pentingnya kolaborasi dalam membangun ketahanan iklim di kawasan. “Australia memperkuat kerja sama dengan mitra ASEAN kami, bekerja sama untuk memperbaiki kawasan kami, membangun peluang manufaktur, dan perdagangan energi bersih yang baru,” ujarnya.
Program ini juga diarahkan untuk mendukung implementasi dari “Invested: Australia’s Southeast Asia Economic Strategy to 2040”, mengakui peran penting kemitraan antar pemerintah serta peluang dan tantangan transformasi energi bersih.
Skema ini mencakup metode pendanaan fleksibel untuk menanggapi permintaan negara mitra dan akan menjadi inisiatif pertama yang dirancang di bawah program kemitraan pemerintah ke pemerintah (G to G) Asia Tenggara yang diumumkan pada tahun 2023.
Pemerintah mengharapkan bahwa langkah konkret ini akan membantu membangun kemampuan di seluruh kawasan untuk merespons perubahan iklim dan mempercepat transformasi energi bersih, sambil memperkuat hubungan jangka panjang antara Australia dan negara-negara ASEAN dalam hal perubahan iklim dan energi ramah lingkungan. (Hartatik)
