Jakarta – Isu pendanaan menjadi pusat perhatian, pada Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim (COP28) di Dubai yang masih berlangsung hingga 12 Desember 2023, khususnya mengenai kesenjangan dalam kebutuhan pendanaan iklim dan tawaran yang ada, seperti dilansir kantor berita Reuters.
Uni Emirat Arab (UEA) sebagai tuan rumah berjanji menyediakan pendanaan ramah lingkungan sebesar USD 270 miliar pada tahun 2030 melalui bank-banknya, dengan beberapa bank pembangunan bahkan setuju untuk menangguhkan pembayaran utang saat terjadi bencana.
Meskipun begitu, negara-negara dengan ekonomi besar, seperti Arab Saudi, yang sebelumnya aktif dalam COP27, kurang berpartisipasi pada KTT PBB kali ini. Pada Forum Saudi Green Initiative, satu hari sebelumnya, Menteri Energi Saudi, Pangeran Abdulaziz bin Salman, dan Putra Mahkota Mohammad bin Salman absen.
Sementara para pemimpin dunia menyadari besarnya dana yang diperlukan untuk transisi energi, adaptasi iklim, dan bantuan bencana. Sebuah laporan memperkirakan bahwa negara berkembang dan negara maju memerlukan investasi sebesar USD 2,4 triliun per tahun untuk mengatasi tantangan perubahan iklim.
Nicholas Stern, Ketua Grantham Research Institute Perubahan Iklim dan Lingkungan, menyatakan, dunia tidak berada pada jalur yang tepat untuk mewujudkan tujuan Perjanjian Paris. Dikatakannya bahwa “utamanya adalah mempercepat dan melaksanakan pembinaan dan pembiayaan investasi ini dari berbagai sumber.”
Dalam upaya mencari solusi, Perdana Menteri Barbados, Mia Mottley, menekankan perlunya tata kelola global dan menyarankan pengenalan pajak sebagai cara untuk meningkatkan pendanaan iklim. “Planet ini membutuhkan tata kelola global. Kita bekerja sama satu sama lain untuk dapat bekerja dengan institusi yang kita miliki,” ujarnya.
Meskipun janji pendanaan bencana yang baru dibentuk saat ini hanya sekitar USD 700 juta, negara-negara rentan yang sudah dilanda bencana meminta bantuan miliaran dolar. Aktivis dari Gerakan Rakyat Asia untuk Utang dan Pembangunan menyatakan keprihatinan mereka bahwa janji pendanaan saat ini belum mencukupi.
“Pendanaan iklim yang mereka janjikan pada COP28 ini tidaklah cukup,” tegas aktivis Pakistan Zaigham Abbas, yang negaranya hancur tahun lalu akibat banjir yang meluas.
“Kami tidak mencari bantuan amal di sini. Kami tidak mencari bantuan. Skala bencana yang kami hadapi belum pernah terjadi sebelumnya,” imbuhnya.
Sebaliknya, sistem perbankan UEA berjanji untuk memberikan pinjaman lebih banyak untuk proyek-proyek ramah lingkungan. Sedangkan negara-negara seperti Perancis dan Jepang menyatakan dukungan terhadap inisiatif yang menggunakan Special Drawing Rights (SDR) IMF untuk iklim dan pembangunan. SDR atau Hak Penarikan Khusus adalah aset cadangan mata uang asing pelengkap bagi negara-negara anggota IMF.
Dalam konteks ini, Presiden COP28, Sultan Ahmed Al Jaber, menekankan peran keuangan dalam mewujudkan ambisi untuk bertindak terhadap krisis iklim, dengan sejumlah perusahaan dan lembaga finansial juga berkomitmen untuk mendukung proyek-proyek berkelanjutan. (Hartatik)
Foto banner: @UN COP28 UAE
