JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam mengurangi emisi karbon tidak sepenuhnya bisa dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dikatakannya Kamis (17/3), negara hanya mampu memenuhi 34 persen dari total kebutuhan pembiayaan mencapai Rp 3.460 triliun.
“Anggaran yang dibutuhkan untuk target menurunkan emisi karbon memang tidak sedikit, sekitar Rp 3.460 triliun atau sekitar Rp 266 triliun per tahun hingga 2030,” ungkap Sri Mulyani dalam Webinar S20 bertajuk ‘Kebijakan Tingkat Tinggi tentang Transisi Energi Berkeadilan’ di Jakarta.
Ia pun menjelaskan, anggaran yang dibutuhkan untuk mengurangi emisi karbon di sektor kehutanan dan energi, masing-masing sekitar 6,5 miliar USD dan 250 miliar USD.
“Peran serta swasta dalam memenuhi kebutuhan anggaran tersebut dirasa sangat penting dan krusial,” imbuhnya.
Dirinya pun berharap sektor swasta dan badan usaha milik negara (BUMN) berpartisipasi memenuhi kebutuhan anggaran itu. Ia menambahkan, isu transisi energi memang tak akan bisa ditinggalkan saat ini, mengingat ancaman perubahan iklim yang makin nyata ke depannya.
Berdasarkan dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 persen melalui kemampuan sendiri dan 41 persen melalui dukungan internasional pada 2030.
Adapun pemerintah telah menjalankan sejumlah kebijakan dalam rangka melakukan transisi energi dan mengatasi dampak perubahan iklim. Pertama yaitu menerapkan pajak karbon sebesar Rp 30 per kg. Langkah ini dilakukan melalui kerja sama dengan kementerian lain, agar pemerintah dapat membangun mekanisme pasar.
“Karena ini adalah pengenalan bagi perekonomian Indonesia untuk membiasakan diri dengan mekanisme pasar karbon ini. Kami juga memperkenalkan pajak karbon dan kami sudah berdiskusi dengan PLN,” ucapnya.
Kedua yaitu menyiapkan sumber pendanaan. Khususnya untuk menyiapkan anggaran dalam penutupan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Pemerintah juga menggencarkan investasi energi terbarukan.
Ketiga dalam menyiapkan dari sisi sosial, khususnya, yang berkaitan dengan transisi ini. Hal lain yang dilakukan Sri Mulyani sebenarnya adalah menciptakan instrumen seperti green bond, agar kita juga dapat menawarkan peluang untuk berinvestasi di Indonesia.
“Ini juga sesuatu yang sekarang sudah kami keluarkan di dalam negeri maupun global,” tukasnya. (Hartatik)
