Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sebagai bagian dari upaya mencapai target bauran energi daerah 2025–2030. Namun di tengah perkembangan signifikan pada infrastruktur dan kolaborasi lintas sektor, tantangan pendanaan dan optimalisasi pemanfaatan energi bersih masih menjadi pekerjaan besar.
Dalam Dialog Media Energi Terbarukan yang digelar IESR, Rabu, 26 November, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah memaparkan kondisi kelistrikan, perkembangan EBT, hingga strategi transisi energi yang sedang berjalan.
Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Jawa Tengah, Muhammad Rifqy Arya Marendra memaparkan, rasio elektrifikasi provinsi telah mencapai 99,99%, melampaui target 2025. Namun ketergantungan sistem Jawa-Madura-Bali (JAMALI) terhadap pembangkit non-EBT membuat upaya peningkatan bauran energi bersih harus digenjot lebih kuat.
Pemerintah mencatat bahwa pembangunan infrastruktur EBT di Jawa Tengah sejauh ini tidak hanya ditopang APBD, tetapi juga sektor industri, swasta, hingga swadaya masyarakat.
“Hingga akhir 2024, realisasi EBT provinsi masih bergerak melambat akibat beberapa program harus disesuaikan dengan efisiensi anggaran,” ujar Rifqy.
PLTS dan biogas jadi kontributor utama
Data Dinas ESDM menunjukkan bahwa hingga September 2025 terdapat 866 unit PLTS rooftop terpasang, baik on-grid maupun off-grid, dengan total kapasitas mencapai 71.257 kWp. Kontribusi terbesar berasal dari sektor industri sebesar 53.653 kWp, disusul komersial 12.335 kWp, rumah tangga, sekolah, dan gedung pemerintah.
Untuk biogas, pemanfaatan mencapai 11,38 juta m³ per tahun dengan pembangunan digester tersebar di seluruh wilayah melalui dukungan APBD, dana desa, kolaborasi swasta, dan masyarakat. Sejak 2007, lebih dari 70 unit biogas telah dibangun melalui berbagai skema, dan pemanfaatannya tidak hanya untuk memasak, tetapi juga untuk penerangan serta pupuk organik bagi pertanian warga.
Di sektor lain, PLT Hybrid hasil CSR Pertamina RU IV Cilacap di Kampung Laut, Cilacap, kini digunakan untuk penerangan dan pengembangan usaha lokal. Pembangunan PLTS untuk pesantren, UMKM, dan fasilitas publik juga terus berjalan meski jumlahnya menurun akibat efisiensi anggaran.
Desa Mandiri Energi tumbuh, dampak ekonomi mulai terasa
Pemprov Jateng mencatat ada 165 desa berstatus Desa Mandiri Energi Mapan, 28 desa kategori Berkembang, dan 2.138 desa kategori Inisiatif. Melalui program ini, desa-desa dengan potensi EBT didorong memanfaatkan biogas, PLTS, pompa air tenaga surya, biomassa, hingga panas bumi skala kecil.
Program tersebut memberi dampak ekonomi langsung, terutama pada desa yang menggunakan EBT untuk irigasi sawah, usaha pengeringan komoditas, atau pengurangan biaya listrik UMKM.
“Sejumlah petani di Tegal, Kebumen, dan Purworejo telah merasakan manfaat pompa air tenaga surya yang mampu mengairi puluhan hektare lahan tanpa ketergantungan BBM.”
Dinas ESDM Jateng menekankan bahwa keberhasilan transisi energi tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja. Kolaborasi dengan berbagai pihak terus diperluas, termasuk melalui MoU dengan Institute for Essential Services Reform (IESR), kerja sama teknis biogas dengan Yayasan Rumah Energi, pelatihan PLTS rooftop bersama PPSDM KEBTKE, serta pendampingan komunitas energi oleh mahasiswa dan organisasi muda.
Universitas Diponegoro juga terlibat dalam kajian Desa Mandiri Energi, sementara BBSP KEBTKE melakukan riset pemanfaatan panas bumi dan biomassa untuk kegiatan produktif masyarakat.
Media mendapat perhatian khusus sebagai pihak yang berperan besar mengatasi disinformasi dan meningkatkan pemahaman publik soal EBT. Program seperti Jelajah Energi (2022) dan Ekspedisi Energi (2021) disebut mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi energi bersih di Jawa Tengah.
Sementara itu, Pemprov Jateng juga sedang menyelesaikan revisi Rencana Umum Energi Daerah (RUED) agar selaras dengan perkembangan teknologi, target nasional net zero emission (NZE), peningkatan kendaraan listrik, hingga kebutuhan industri hijau. Pembaruan data potensi EBT, pemodelan energi, dan naskah akademik menjadi bagian dari proses pembaruan tersebut.
Di sisi lain, sejumlah tantangan masih melekat, seperti keterbatasan anggaran, ketergantungan industri pada listrik captive, skeptisme publik terhadap EBT, dan disinformasi. Namun, dengan meningkatnya infrastruktur EBT, dukungan industri, dan kolaborasi lintas lembaga, Jawa Tengah perlahan menggeser fondasi energinya menuju sistem yang lebih bersih.
Pemerintah optimistis bahwa kolaborasi dan inovasi akan menjaga laju transisi energi provinsi, meski penguatan pendanaan dan percepatan pembangunan infrastruktur tetap menjadi hal mendesak. (Hartatik)
Foto banner: metamorworks/shutterstock.com
