Jakarta – PT PLN (Persero) bersama pemerintah, melalui Program Listrik Desa (Lisdes), menetapkan target untuk mengaliri listrik ke 10.068 desa dan dusun belum berlistrik, serta menyambungkan listrik ke sekitar 780 ribu rumah tangga pada periode 2025 hingga 2029. Pemerataan akses listrik menjadi prioritas utama dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034.
Program tersebut secara resmi diluncurkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia usai mengumumkan RUPTL 2025-2034 di Jakarta, Senin, 26 Mei. Dalam sambutannya, Bahlil menegaskan bahwa pemerataan energi adalah bagian penting dari agenda pembangunan nasional yang berkeadilan.
“Pemerintah berkomitmen membuka akses energi hingga ke pelosok, bukan hanya untuk menghadirkan listrik, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Ini sekaligus peluang bagi para investor untuk ikut serta mewujudkan energi berkeadilan,” ujar Bahlil.
Rencana ini, menurut Bahlil, membutuhkan investasi besar, yakni sekitar Rp 50 triliun. Biaya tersebut mencakup pembangunan infrastruktur kelistrikan, termasuk pembangkit berkapasitas total 394 megawatt (MW) untuk mendukung penyambungan listrik di desa-desa tersebut.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa elektrifikasi wilayah terpencil adalah bagian dari misi utama PLN sebagai perusahaan milik negara yang bertugas menyediakan energi bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Listrik adalah hak dasar rakyat. Kami di PLN memandang Program Lisdes bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi bentuk nyata dari implementasi sila kelima Pancasila: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Darmawan.
Ia menambahkan bahwa Program Lisdes telah tercantum secara strategis dalam RUPTL 2025–2034. PLN disebut siap menjalankan tugas ini dengan komitmen penuh, termasuk untuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Capaian dan tantangan
Hingga akhir 2024, sebanyak 83.693 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia telah menikmati akses listrik. Namun, masih terdapat ribuan desa lainnya yang belum terjangkau layanan kelistrikan, terutama di kawasan pegunungan, kepulauan, dan daerah-daerah perbatasan.
PLN menekankan bahwa keberhasilan program ini akan didorong melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta mitra pembangunan dan swasta.
Program Lisdes tidak hanya menyasar keberadaan listrik, tapi juga kualitas layanan. Targetnya, seluruh masyarakat desa dapat menikmati pasokan listrik selama 24 jam penuh, dengan reliabilitas yang terus ditingkatkan seiring dengan transformasi energi nasional.
“Kami tidak hanya bicara soal sambungan listrik, tapi soal kualitas dan kesinambungan layanan. Inilah bentuk nyata kehadiran negara di tengah rakyat,” pungkas Darmawan. (Hartatik)
Foto banner: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia meluncurkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, Senin, 26 Mei, 2025. Sumber foto: PLN
