Jakarta – Dalam upaya memastikan pasokan gas bumi yang handal untuk mendukung pertumbuhan industri dan kebutuhan rumah tangga di Sumatera serta Jawa, pemerintah menegaskan bahwa pendanaan sebesar Rp6,6 triliun untuk proyek pipa gas Dumai-Sei Mangkei akan tetap berjalan sesuai rencana tanpa mengalami perubahan skema, meskipun ada kebijakan penghematan di sektor lain. Anggaran tersebut dikategorikan sebagai belanja modal infrastruktur, sehingga tidak termasuk dalam kebijakan penghematan anggaran operasional kementerian.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan, proyek pipa gas Dumai-Sei Mangkei adalah bagian integral dari infrastruktur strategis nasional. Yuliot menjelaskan bahwa jaringan pipa ini dirancang untuk menyalurkan gas bumi dari wilayah produksi di wilayah kerja (WK) Agung dan Andaman, Aceh ke konsumen di Jawa dan Sumatera, sehingga meningkatkan ketersediaan gas di daerah yang sangat bergantung pada pasokan energi.
“Pembangunan jaringan ini tidak hanya menjamin pasokan gas yang lebih stabil, tetapi juga mendukung daya saing industri nasional dengan menyediakan sumber energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan,” ujar Yuiot, dalam keterangan resmi, Senin, 10 Februari.
Lebih lanjut, Yuliot menegaskan bahwa pendanaan proyek akan dimanfaatkan dari berbagai sumber, termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan skema pembiayaan infrastruktur lain yang telah disusun.
“Dana ini sudah dialokasikan secara terpisah dan mekanisme pembiayaannya telah disiapkan melalui pos anggaran infrastruktur. Kami pastikan tidak ada pergeseran skema yang dapat mengganggu kelancaran proyek,” ujarnya.
Proyek pipa gas Dumai-Sei Mangkei sendiri merupakan salah satu proyek unggulan dalam rangka Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Jika proyek ini rampung, jaringan pipa gas di Indonesia akan terhubung dari Aceh hingga Jawa Timur, membuka peluang distribusi energi yang lebih luas dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Pembangunan infrastruktur ini dipandang sebagai langkah penting untuk mengurangi beban biaya energi bagi sektor industri dan rumah tangga, terutama di wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan pasokan gas. Dengan jaminan pendanaan dan konsistensi skema, pemerintah berharap proyek ini akan segera terealisasi tanpa hambatan, mendukung visi transisi energi nasional yang berkelanjutan.
“Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa investasi infrastruktur seperti pipa gas ini menjadi pilar utama dalam mendukung kemandirian energi Indonesia. Proyek ini harus berjalan sesuai rencana dan tidak terpengaruh oleh kebijakan penghematan yang berlaku untuk belanja operasional,” pungkas Yuliot. (Hartatik)
