Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyelesaikan rancangan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru yang mencakup tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 71 Gigawatt (GW) dalam 10 tahun mendatang. Sebagian besar kapasitas tersebut, yaitu sekitar 65%, akan dikuasai oleh pihak swasta atau Independent Power Producer (IPP).
“Sebagian besar pembangkit baru akan didorong untuk dibangun oleh swasta. Ini sejalan dengan komitmen kami untuk meningkatkan peran swasta dalam pengembangan sektor energi,” ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam keterangan resmi, saat peresmian PLTA Jatigede, Senin, 20 Januari.
Menurut Bahlil, keputusan ini bertujuan untuk mendorong efisiensi dan memastikan pembangkit yang dibangun memiliki standar kualitas tinggi. “Kami akan sangat selektif dalam menentukan mitra swasta. Hanya pihak yang kredibel dan memiliki kemampuan membangun pembangkit yang akan diberikan izin,” tegasnya.
RUPTL terbaru tidak hanya memfokuskan pada penambahan kapasitas pembangkit listrik, tetapi juga pada penguatan infrastruktur jaringan listrik. PLN akan bertanggung jawab untuk membangun jaringan baru sepanjang 48.000 kilometer (km) guna mendukung distribusi listrik dari pembangkit ke konsumen.
Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengungkapkan bahwa penguatan jaringan listrik ini sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangkit listrik berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT). “Salah satu masalah utama saat ini adalah infrastruktur jaringan yang tidak dirancang untuk mendukung listrik EBT. Oleh karena itu, kami akan memastikan pembangunan jaringan baru ini mampu mendukung kebutuhan tersebut,” jelas Darmawan.
Pemerintah juga menargetkan agar pengembangan pembangkit listrik yang baru berorientasi pada energi ramah lingkungan seperti tenaga surya, air, dan angin. “Indonesia memiliki kekayaan sumber daya energi yang melimpah, tetapi tantangannya adalah membangun infrastruktur yang bisa memanfaatkan potensi tersebut secara optimal,” tambah Bahlil.
Dengan rencana penambahan kapasitas 71 GW dan jaringan listrik baru ini, pemerintah berharap dapat memenuhi kebutuhan listrik nasional yang terus meningkat serta mendukung transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. “Ini bukan hanya soal menambah kapasitas listrik, tetapi juga soal bagaimana membangun sistem yang efisien, ramah lingkungan, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat,” imbuh Bahlil. (Hartatik)
