Pemerintah didesak evaluasi harga gas bumi di masa transisi energi

Jakarta – Sejumlah pengamat migas menilai kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) sepenuhnya belum dapat mengoptimalkan potensi gas pada masa transisi energi seperti saat ini. Pemerintah diminta untuk mengevaluasi HGBT yang sudah diberlakukan selama dua tahun terakhir kepada tujuh sektor industri sebesar USD 6 per metric million British thermal unit (MMBTU).

Chairman Indonesia Gas Society, Aris Mulya Azof mengatakan, kebijakan harga gas bagi industri hilir tersebut berbanding terbalik dengan penerimaan negara dari sisi perpajakan. Pasalnya, sepintas HGBT memberi manfaat besar pada industri dari sisi perpajakan, juga pada industri hilir terutama meningkatkan daya saing produk tapi target penerimaan pajak justru tidak sepenuhnya tercapai.

“Padahal pemerintah sudah mengurangi bagiannya di sisi hulu demi terwujudnya harga gas bumi tertentu,” ujar Aris dalam keterangan tertulis pada acara Media Briefing IPA Convex 2023 dengan tema ‘Nilai Tambah Pemanfaatan Gas Bumi pada Era Transisi Energi’, Senin (20/3).

Berdasarkan data LPEM FEB Universitas Indonesia, kontribusi perpajakan tujuh industri yang mendapatkan HGBT memang mengalami sedikit kenaikan dari tahun 2020, yaitu sebesar Rp 13.323 miliar menjadi Rp 15.896 miliar pada tahun 2021. Namun di sisi lain juga terjadi penurunan. Misalnya pada tahun 2020, realisasi investasi di sektor hilir menurun dari Rp 120.059 miliar menjadi Rp 93.521 miliar.

Menurutnya, hal itu menjadi tidak sesuai dengan target keseluruhan yang ingin dicapai. Apalagi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Peraturan yang ada menyebutkan diperlukan kajian terhadap industri tertentu yang dapat memperoleh gas bumi dengan harga khusus.

“Pengorbanan pemerintah (di hulu) belum sebanding dengan manfaat yang dihasilkan pada sektor hilir. Mungkin harga USD 6 bisa dikoreksi karena penerimaan negara secara total terus berkurang,” imbuh Aris.

Lebih lanjut, dia menyampaikan, kebijakan HGBT tersebut harus dievaluasi untuk menghitung efek berganda dan nilai tambah yang diharapkan pemerintah. Seperti meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan investasi baru, dan meningkatkan efisiensi proses produksi. Dengan begitu, produk yang dihasilkan bisa menjadi lebih kompetitif dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Begitu pun mengembangkan gas bumi pada era transisi energi mendesak untuk segera dilakukan, karena sumber energi ini dianggap sebagai energi fosil yang paling bersih dibandingkan minyak bumi dan batubara.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, menyampaikan harapannya agar Pemerintah dapat melihat permasalahan yang ada dengan menggunakan helicopter of view yang lebih luas. Pemerintah harus bisa menelurkan kebijakan yang proporsional.

Komaidi mengatakan, penggunaan gas di masa transisi energi bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lainnya seperti Amerika Serikat, Jerman, Rusia, China dan Australia. Tentunya, kondisi ini bakal membuat persaingan memperebutkan gas bumi akan sangat besar di kemudian hari.

“Kita punya gas harus dioptimalkan dan dijaga supaya jangan sampai kebijakan HGBT ini membuat potensi gas bumi Indonesia tidak teroptimalisasi,” tegasnya.

Komaidi juga mengingatkan bahwa harga gas bumi bukan satu-satunya variabel penentu pertumbuhan di sektor hilir. Ada 15 variabel lainnya yang juga harus dilihat oleh pemerintah untuk diperbaiki guna meningkatkan daya saing usaha di sektor hilir.

“Variabel daya saing ada 15, termasuk salah satunya harga gas bumi. Ada 14 variabel lainnya yang dapat memengaruhi daya saing di sektor hilir,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA), Marjolijn Wajong, mengatakan bahwa saat ini investor migas menjadi lebih selektif dalam menempatkan investasinya di suatu negara. Pasalnya, perusahaan-perusahaan migas global telah membagi portofolio investasi mereka antara energi dan energi baru terbarukan. (Hartatik)

Like this article? share it

More Post

Receive the latest news

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles