Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik tajam terkait pendanaan transisi energi yang diberikan oleh negara maju kepada negara berkembang. Pasalnya negara maju ini bukannya memberikan dorongan untuk mengurangi penggunaan energi fosil, melainkan dana yang dijanjikan cenderung meningkatkan beban negara berkembang.
Jokowi menyatakan bahwa sebagian besar bantuan pendanaan transisi energi seolah-olah berbentuk seperti pinjaman dari bank komersial. Alih-alih memberikan bantuan berupa hibah produktif, kenyataannya, bantuan ini berwujud utang, yang hanya menambah beban negara berkembang dan miskin untuk melunasinya.
“Kita tahu semuanya sampai saat ini yang namanya pendanaan iklim masih business as usual, masih seperti commercial banks. Padahal harusnya bentuknya konstruktif tidak dalam bentuk utang yang hanya menambah beban negara berkembang dan miskin,” tegas Jokowi dalam kuliah umum di Stanford University, Amerika Serikat, Jumat, 17 November.
Lebih lanjut, Jokowi menambahkan dunia kini tengah sakit perubahan iklim dan transisi energi adalah isu yang sangat mendesak.
“Yang jadi pertanyaan apakah negara di dunia punya komitmen untuk tanggung jawab dan ambil peran,” tambahnya.
Menurut Jokowi, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, memerlukan bantuan investasi besar dan transfer teknologi dari negara maju untuk mewujudkan transisi energi. Namun, dia menyoroti bahwa seringkali kolaborasi ini menjadi tantangan dan sulit untuk negara berkembang.
“Karena memang kita butuh investasi besar serta transfer teknologi dan kolaborasi ini lah yang jadi tantangan dan sering sulitkan negara berkembang,” imbuh Jokowi.
Presiden juga menegaskan komitmen Indonesia terhadap transisi energi, menyatakan bahwa upaya ini akan menghasilkan energi yang terjangkau bagi masyarakat.
“Untuk Indonesia, tak perlu ragu dan tak perlu dipertanyakan komitmen kami, Indonesia walk the talks, not talk the talks,” seru Jokowi.
Jokowi menekankan bahwa komitmen Indonesia tidak hanya berupa retorika belaka, melainkan telah didukung oleh tindakan di dalam negeri. Dia merinci bahwa Indonesia berhasil menurunkan emisi sebanyak 91,5 juta ton tanpa bantuan pendanaan negara maju.
Pada tahun 2022, laju deforestasi berhasil ditekan hingga 104 ribu hektare, sementara kawasan hutan direhabilitasi seluas 77 ribu hektare, dan hutan bakau direstorasi seluas 34 ribu hektare hanya dalam waktu setahun.
“Namun saya sampaikan di mana-mana, setiap ketemu yang namanya investor, baik Indonesia maupun negara berkembang lainnya mengenai pendanaan dan transfer teknologi selalu jadi tantangan besar,” pungkasnya. (Hartatik)
Foto banner: Presiden Jokowi di acara ABAC ASEAN Caucus Day yang digelar di Hotel Four Seasons, San Francisco (Sumber: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden)
